Gubernur Harus Intropeksi Diri
Mataram - Gubernur harus intropeksi diri, dan tidak serta merta menyalahkan SKPD. kemampuan Gubernur dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan pembinaan terhadap SKPD, dipertanyakan ?.
Menyusul kajian tim Independent yang di bentuk Gubernur di bawah kepimpinan Dr. Prayitno Basuki, yang menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kemampuan dan daya inovasi yang rendah dalam implementasi program dan realisasi anggaran, di tanggapi DPRD NTB.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD NTB Johan Rosihan, ST kinerja SKPD yang masih memiliki kemampuan dan inovasi yang rendah dalam implementasi program dan realisasi anggaran tidak sepenuhnya menjadi kelemahan dan kesalahan yang harus dibebankan kepada SKPD itu sendiri. “ tidak sepenuhnya menjadi kelemahan dan kesalahan SKPD,” ujar Politisi PKS tersebut.Rabu (8/6).
Banyak program, ujar Johan Rosihan, yang telah disepakati dalam APBD murni, tetapi belum bisa direalisasikan, karena harus menunggu APBD perubahan untuk mendapatkan legalisasi hukum. “SKPD harus bekerja berdasarkan legalisasi hukum, “ imbuhnya.
Ditambahkan, SKPD bukan sebuah organisasi yang harus menghendaki orang untuk bisa selalu survive, tetapi SKPD merupakan organisasi yang bekerja berdasarkan aturan hukum. “ini salah satu kendala yang harus dihadapi SKPD,” ungkapnya.
Lebih lanjut.
Dia mencontohkan, Kalau dilihat dari sudut penyerapan anggaran itu bukan menjadi tanggung jawab SKPD, tetapi menjadi domain Tim Ahli Perencanaan Anggaran Daerah ( TAPAD ).
Di samping itu, Johan mempertanyakan, kemampuan Gubernur dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif, dan melakukan pembinaan terhadap SKPD, sehingga tidak lagi memiliki kemampuan dan inovasi yang rendah dalam implementasi dan realisasi anggaran. Pasalnya, SKPD lingkup provinsi NTB langsung di bawah tanggung jawab Gubernur. “Gubernur juga harus intropeksi diri dan tidak serta merta menyalahkan SKPD,” tandasnya.
Belum ada Komentar untuk "Gubernur Harus Intropeksi Diri"
Posting Komentar