Satu Tahun Pemerintahan SBY – Budiono

 Penulis : Ahmad Yani ( Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Ekonomi ). 

 20 Oktober 2010 genap satu tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono – Momentum satu tahun Pemerintahan pasangan yang diusung oleh beberapa koalisi partai tersebut ( Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN ) di peringati oleh berbagai Element anak bangsa, mulai dari Mahasiswa, Pemuda, LSM dan Organisasi Kemasyrakatan secara serentak di hampir seluruh wilayah tanah air dari sabang sampai merauke. 

Satu tahun Pemerintahan SBY – Budiono di Peringati dengan berbagai Demonstrasi menuntut Pemerintahan SBY – Budiono untuk Mundur dari Jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Para Demonstran Menilai Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ( KIB II ) telah Gagal menjalankan Amanat Rakyat.

 Demonstransi yang berlangsung di hampir semua kota di tanah air, tidak jarang di warnai dengan Adu Fisik dan Bentrokan Antara Para Pengunjuk Rasa dengan Aparat keamanan. Di Jakarta, Ribuan Para Mahasiswa Mengepung Istana Merdeka – Para Mahasiswa menggelar berbagai Spanduk dan Menyampaikan berbagai Orasi Politiknya – tentang Ketidakpuasan para Mahasiswa dengan kinerja satu tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono. Menjelang Sore Aksi Damai yang dilakukan oleh para Mahasiswa di depan Istana Merdeka berubah menjadi Bentrokan antara Para Mahasiswa dengan Aparat Keamanan – Para Mahasiswa menilai aparat keamanan menghalangi para Mahasiswa untuk menyampaikan Aspirasinya dan Pihak keamanan dinilai terlalu Represif untuk menangani Unjuk Rasa Mahasiswa. 

Tindakan yang berlebihan dari Aparat Keamanan dalam Menangani Unjuk Rasa Mahasiswa di balas oleh Para Pengunjuk Rasa dengan Lemparan Batu dan Benda-benda keras terhadap Pihak keamanan. Sehingga, Aksi Lempar dan saling kejar antar Pihak keamanan dan Para Mahasiswa tidak terhindarkan. Di tempat terpisah masih di Jakarta, tepatnya di Jalan diponogoro persisnya di depan Kampus Universitas Bung Karno Jakarta – Para Mahasiswa juga terlibat Saling Lempar Batu dan Kejar Mengejar dengan Pihak Kepolisian, Peristiwa tersebut hampir berlangsung kurang lebih satu jam.

 Dalam bentrokan di depan Kampus UBK tersebut, seorang Mahasiswa tertembak Peluru Tajam dari Pihak Kepolisian dan harus mendapatkan Perawatan Intensif di Rumah Sakit. Menilai Kinerja Pemerintahan SBY – Budiono Perolehan Suara 60 % Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan Mayoritas di Parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan oleh Pasangan tersebut untuk melakukan langkah-langkah Kongkrit dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dalam Periode Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II ( KIB II ). 

 Sampai Saat ini, Kinerja yang ditunjukkan oleh Pemerintahan SBY – Budiono Masih rendah. SBY sebagai calon Presiden jelas menang besar dalam Pemilu. Dua kali dia mendapat 60 % dukungan Rakyat secara Langsung. Tetapi, SBY tidak menggunakan mandat tersebut dengan membentuk kabinet yang benar-benar dia miliki sebagai Instrument eksekutif, untuk melaksanakan dengan tegas konsep dan tujuan dia yang disampaikan dalam kampanye. Malah terkesan, Politik dagang sapi – Pemilihan Anggota Kabinet berdasarkan bagi-bagi kekuasaan supaya Pemerintahan SBY – Budiono aman di Parlemen. 

Sehingga, Pemilihan anggota Kabinet bukan berdasarkan Kapasitas, kapabilitas dan Kompetensi dari Para Anggota Kabinet – melainkan berdasarkan jatah anggota Koalisi. Kinerja Kabinet yang Amburadul dan Belum Maksimal, tidak terlepas dari gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang Leader yang terlalu mementingkan Politik Pencintraannya. Kurangnya Koordinasi dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Koordinasi Internal antar Menteri, di samping Kapasitas dan Kapabilitas Menteri yang kurang Memadai membuat Kinerja Anggota Kabinet Menjadi Sangat Rendah. 

 Jika kita Melihat Prestasi Pemerintah Selama Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ( KIB II ) di bawah Komando SBY – Budiono, maka akan sulit untuk kita menemukan kemajuan yang berarti dalam Kualitas Kehidupan kita Berbangsa dan Bernegara. Sebaliknya, berbagai keterpurukan dan Persoalan datang silih berganti, tanpa penyelesaian yang cepat dan tuntas dari Pemerintah – yang dapat membahayakan dan Mengancam kualitas dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara..

 Di Bidang Perekonomian, Paradigma Pembangunan Ekonomi yang dianut oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono dengan Menyerahkan Perekonomian kepada Mekanisme Pasar, Telah terbukti semakin menjerumuskan perekonomian Nasional dalam cengkeraman kekuasaan Asing – semakin banyak perekonomian Nasional yang ditaklukkan oleh Asing, de – industrialisasi, Utang Luar negeri yang semakin Meningkat, dan Hancurnya Pasar Domestik karena Kebijakan Liberalisasi Perdagangan. Kualitas kehidupan ekonomi Rakyat semakin terpuruk, yang ditandai dengan semakin Rendahnya kemampuan sebagian besar Rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Dasarnya seperti Kebutuhan Pangan – Tiap tahun kita merasakan harga-harga sembako yang terus melambung tinggi tanpa mampu di kendalikan oleh Pemerintah, menyebabkan tidak terjangkauannya kebutuhan Pokok

tersebut, tanpa di Imbangi dengan Kualitas Peningkatan pendapatan Masyrakat.

 Sehingga tidak Mengherankan, Masih banyak Rakyat di Republik ini yang menderita Kelaparan, dan Anak-anak Bangsa yang menderita kekurangan Gizi karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya yang terus di dera oleh Kemiskinan. Tingkat Kesejahteraan Rakyat semakin Menurun, di sana sini Rakyat masih merasakan Kesulitan hidup yang semakin berat, dan Lapangan Pekerjaan yang kian terbatas. Untuk Bidang Hukum, Satu Pemerintahan SBY – Budiono di Nilai oleh Banyak Kalangan telah Gagal dalam Penegakan Hukum. 

Dalam Pemberantasan Korupsi Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Nuansa Tebang Pilih dalam Proses Penanganan Korupsi Sangat Kental – Jika Pemerintahan SBY – Budiono serius untuk pengungkapan Kasus-kasus Korupsi semestinya Pengungkapan Kasus Korupsi di Mulai dari Lingkaran dekat Kekuasaan Presiden. Pasalnya, sampai saat ini banyak kalangan di dekat Presiden yang di Idetifikasikan terlibat dalam tindak Pidana Korupsi, tapi belum tersentuh secara Hukum seperti Penanganan Kasus Skandal Century yang merugikan keuangan negara sebesar 6.7 Triliun yang melibatkan Wakil Presiden Budiono yang Proses Penyelesaian hukumnya tidak ada kejelasan. Publik sepakat bahwa Korupsi merupakan Kejahatan extraordinary ( Kejahatan yang Luar Biasa ) yang harus mendapatkan Sanksi yang berat, sehingga akan menimbulkan efek jera kepada Pelakunya. 

Tetapi, Satu tahun Pemerintahan KIB II kebijakan pemberian Remisi kepada Para Koruptor sangat KontraProduktif dengan upaya intensif Pemberantasan Korupsi yang di lakukan berbagai Kalangan dan dapat mencederai Rasa Keadilan Bagi Rakyat. Penanganan Kasus hukum lainnya pun dalam Tahun Pertama KIB II tidak jelas Juntrungannya – Kasus Mafia Hukum yang Melibatkan Pejabat Tinggi di berbagai Lembaga negera ( Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Keuangan/ Dirjen Pajak ) seolah-olah Mengauap begitu saja tak berbekas. Padahal, Presiden Mencanangkan Pemberantasan Mafia Hukum Sebagai Prioritas Program Pilihan dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II setelah di Lantik tanggal 20 Okober 2009.

 "Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah, mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain. Misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu," papar Presiden RI kepada pers, 09 November 2009.

 Presiden minta dukungan Rakyat Indonesia untuk memberantas Mafia Hukum. “ Mari kita bikin sistem kita makin bersih ke depannya. Mari kita Bongkar, bersihkan dan berantas Mafia –mafia hukum ini. Dengan demikian hukum akan tegak dan Pasti dan tidak perlu ada lagi yang korban, “ Seru Presiden.

 Namun, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut hanya Lips Service dan hanya Jargon-jargon Politik yang tidak memiliki Implementasi yang jelas - Kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan, Kriminalisasi dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit – Chandra, Konflik KPK – Polri yang populer dengan sebutan Cicak Versus Buaya, Kasus Susno Duaji, Kasus Penjara Mewah Artalita Suryani dan sejumlah Skandal hukum lainnya – kian membuka kesadaran Publik betapa Institusi hukum di negeri ini telah tersandera oleh Mafia-mafia Hukum – yang menggunakan Instrument hukum sebagai Kepentingan Pribadi dan Alat untuk mempertahankan Kekuasaan. Lalu pertanyaanya, di Mana Presiden yang selama ini berkoar-koar menjadikan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai Prioritas kerja KIB II dalam 100 hari Pemerintahannya??.

 Namun, Seperti yang ditulis Jared Diamond ( Failed State, 2005, Foreigh Policy, 2008 ) Lembaga-lembaga hukum Indonesia belum bisa diandalkan untuk Menegakkan Hukum. Fenomena ini, menurut Diamond, merupakan Salah satu Indikasi Negara Gagal ( Failed State ). Pemerintah perlu di Ingatkan bahwa tahun 2010 Indonesia Merupakan negara terkorup di Kawasan Asia Pasifik, Awal Maret Lalu, Political & Economic Risk Consultacy ( PERC ), lembaga Konsultan yang bermarkas di Hongkong Merilis hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai Peringkat Pertama Negara terkorup dengan Skala 9.07 ( dari Skala 10 ).

 Skala itu meningkat dari tahun lalu, 7,69. Artinya Indonesia lebih Korup dibanding tahun lalu. Posisi kedua ditempati oleh Kamboja, disusul Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, dan Korea Selatan, dan seterusnya. Negeri paling bersih adalah Singapura. Sulit di bayangkan ternyata Indonesia lebih Korup daripada Kamboja dan Vietnam. Padahal dalam Kampanye Pilpres, Presiden SBY telah berpromosi besar-besaran bahwa Pemerintahannya telah Sukses memberantas Korupsi. Di Bidang Politik dan Keamanan. Pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bidang Politik dan Keamanan menjadi salah satu Primadona Kepuasan Publik terhadap Kinerja SBY – JK, Jadi tidak Mengherankan Kemudian bidang ini menjadi salah satu isu sentral yang menjadi kampanye Politik SBY dalam Pilpres 2009. Namun, Prestasi di bidang tersebut tidak bisa dipertahankan dalam KIB II – Hasil survey yang diliris oleh berbagai Lembaga Survey Nasional dan Media Massa Nasional ( LSI, Kompas, MetroTV ) jelang satu tahun Pemerintahan SBY - Budiono menunjukkan tingkat Kepuasan Masyrakat terhadap Kinerja KIB II dalam bidang Politik dan Keamanan hanya tinggal Rata-rata 20 % dari tingkat Kepuasan Rata-rata Publik yang mencapai 60 % pada Masa Duet Pemerintahan SBY – JK. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin Maraknya Aksi Kekerasan yang terjadi ditengah-tengah Masyrakat yang bernuansa Sara – Konflik Tarakan, Konflik Ambon, Konflik Ahmadiyah, Konflik HKBP di Bekasi. Maraknya Aksi Perampokan Bersenjata, yang tidak segan-segan melukai korbannya – terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Sejumlah kota lainnya. 

Aksi Terorisme yang semakin Nekat dan Meluas di Seluruh Tanah Air. Sehingga muncul Persepsi pada Publik, dalam Satu Tahun Pemerintahan SBY – Budiono telah Gagal memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Rakyatnya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemerintahan SBY – Budiono selama Satu Tahun Pemerintahannya juga Nilai oleh Publik telah Gagal mempertahankan Harkat dan Martabat kita sebagai sebuah Bangsa yang berdaulat. 

Menurut Data KSAL negara Jiran Malaysia telah sebanyak 13 kali melakukan Pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia, Penyiksaan tenaga kerja Indonesia, Penangkapan terhadap tiga Pegawai DKP, Klaim kebudayaan Indonesia seperti Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayang-sayange – itu semua sekelumit Pelecehan dan Penistaan serta Rongrongan terhadap kedaulatan bangsa kita yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia yang tidak mampu diselesaikan dan dituntaskan oleh Pemerintahan SBY – Budiono dalam satu tahun Pemerintahannya. 

 Hendaknya, Momentum Satu Tahun Pemerintahannya, dijadikan Ajang untuk Instropeksi Diri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono terhadap jalannya Satu Tahun Pemerintahannya dan Kritik yang dialamatkan kepada Kepemimpinannya oleh berbagai Kalangan, Mulai dari Mahasiswa, Pemuda, LSM, Tokoh Bangsa sebagai Pemicu Konstruktif untuk Peningkatan Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ke depannya……

Bagikan Artikel ini