Pilkada dan Harapan Rakyat

Penulis : Ahmad Yani ( Pemerhati Masalah Politik dan Sosial )

 Pemilihan Umum kepada Daerah ( Pilkada ) di 6 Kabupaten / Kota di Nusa Tenggara Barat di Sambut Antusias warga. Di beberapa daerah yang menggelar demokrasi lokal terlihat antusias warga yang berbondong-bondong untuk memberikan hak suaranya – terlihat dari persentase masyrakat yang menggunakan hak politiknya, walaupun di beberapa daerah kabupaten / kota di NTB jumlah masyrakat yang tidak memilih untuk menggunakan hak politiknya ( Golput ) juga terbilang cukup tinggi – terlihat dari Pilkada Kota Mataram. 

 Kesadaran masyrakat untuk mendukung dan mensyukseskan demokrasi lokal ( Pilkada ) tersebut sangat tinggi – terbukti Pilkada di Kabupaten / kota di Pulau Lombok Berlangsung Aman dan Kondusif. Sementara Pilkada di Pulau Sumbawa sempat di warnai dengan keributan karena dugaan kecurangan yang berlangsung dalam Pilkada Kabupaten Bima – keributan tersebut di warnai dengan terjadinya Pembakaran terhadap kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bima dan sebuah mobil yang sedang terparkir di depannya, tetapi hal tersebut tidak sampai menganggu dan menghalangi tahapan Pilkada.

 Dari perhitungan akhir Pilkada yang berlangsung di beberapa Kabupaten/ Kota di NTB – terlihat daerah yang memasuki babak baru alih kepemimpinan, yaitu Kota Mataram dengan terpilihnya Pasangan Ahyar Abduh – Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota dengan perolehan suara yang cukup tinggi sebesar 51 %. Di Kabupaten LomboK Tengah melalui Pilkada dua Putaran terpilih Pasangan H. M. Suhaili FT – H. Normal Suzana untuk memegang mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati dari Rakyat Lombok tengah dengan perolehan suara mencapai 60 % pada Pilkada putaran kedua. 

Sementara Pilkada yang berlangsung di Kabupaten yang baru berusia Satu Tahun ( KLU ) berlangsung lancar dan di sambut Antusias oleh Masyrakat, Pada Pilkada KLU pertama tersebut terpilih Pasangan Johan Syamsu – Najmul Akhyar sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten termuda di NTB tersebut, dengan persentase perolehan suara sebesar 45 %. Sementara Pilkada yang berlangsung di Pulau Sumbawa tepatnya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih adalah Bambang DH - . Adapun Daerah yang melanjutkan Kepemimpinan untuk periode yang kedua – Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat ( KSB ) terpilih kembali Pasangan Incumbent Bupati dan Wakil Bupati KSB adalah Zulkifli Muhadli – Mala Rahman. Pilkada Kabupaten Bima terpilih kembali Pasangan Ferry Zulkarnaen – Syafruddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima. 

Sedangkan untuk Pilkada Kabupaten Sumbawa – Masih menunggu Putaran Pilkada tahap ketiga sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstiutsi untuk menyelenggarakan Pilkada Ulang di 25 TPS yang tersebar di 2 kecamatan, dalam Pilkada tersebut Pasangan Incumbent Jamaluddin Malik – Arasy Muhtar bersaing ketat dengan Pasangan Muhammad Amin – Nurdin Ranggabarani. Menyambut hadirnya para Pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada di daerah Kabupaten / Kota di NTB, kita berharap ada perubahan yang cukup signifikant kedepannya bagi perbaikan kehidupan masyrakat di masing-masing daerah tersebut. 

Penulis melihat harapan yang begitu besar ditaruhkan sebagian besar masyarakat di NTB agar dengan pelaksanaan Pilkada dalam kerangka realisasi penerapan demokrasi di daerah-daerah di Nusa tenggara Barat, pada akhirnya akan berdampak Positif terhadap penciptaan dan atau terwujudnya kesejahteraan rakyat. Lalu Pertanyaan yang muncul kemudian, Mampukah Para Kepala daerah yang terpilih dengan Modal kepercayaan yang diberikan secara Langsung oleh Rakyat dalam pelaksanaan demokrasi lokal ( Pilkada ) akan mampu mewujudkan harapan rakyat di kabupaten/ kota tersebut secara Khusus dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya untuk menuntaskan Persoalan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) rata-rata masyrakat NTB yang masih berada di Juru kunci 32 dari 33 Provinsi secara Nasional – dengan Tiga Indikator : Rata-rata tingkat Pendapatan Masyrakat, Rata-rata tingkat Pendidikan Masyrakat, dan terakhir Rata-rata tingkat Kesehatan Masyrakat. Serta Persoalan Kemiskinan yang masih melingkupi sebagian besar Masyrakat di NTB dan ketertinggalan di berbagai bidang bisa diwujudkan atau tidak?. 

 Sebagai harapan Rakyat di Masa depan, Pilkada di anggap penting oleh Masyrakat. Oleh karena itu, harus ada Kesadaraan Jiwa yang tertanam kuat dari Para Kepala Daerah yang terpilih – ini adalah bentuk tanggung Jawab mereka secara Moral sebagai Pelayan terhadap Rakyat yang telah memilih mereka, sehingga akan muncul rasa untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum yang tertindas dan terpinggirkan, lebih mendahulukan kepentingan masyrakat banyak dengan di dasarkan diri pada Nilai-nilai Humanisme dan kebenaran. 

Kesadaran Jiwa bahwa jabatan kepala Daerah yang disandang adalah tanggung Jawab Moral sebagai Pelayan Rakyat akan bertentangan dengan Perilaku Negatif seperti Mengkorupsi Uang Rakyat, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, Menipu, bahkan Mungkin Menindas Rakyat sendiri. Setiap individu, orang atau Masyrakat mempunyai cita-cita atau Nilai-nilai tertentu yang inginkan diwujudkan dalam kehidupan. Cita-cita atau Nilai tersebut dirumuskan dalam Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Program kerja. Dalam Bukunya ( The Starting Into Chaos : Expploration in Decline of Western Civilization ) B. G Brander menyatakan “ Bahwa perubahan peradaban digerakkan oleh seorang atau kelompok, yang memiliki Kreativitas dan Kharisma yang luar Biasa “. Perubahan suatu Bangsa atau Daerah menuju perubahan yang lebih sejahtera, memerlukan peran kepemimpinan. 

Menjadi tugas pemimpin untuk menggerakkan perubahan. Perubahan besar ( Great Transformation ) akan terjadi bila Pemimpin memiliki kesadaran dan kemauan yang kuat untuk berubah. Dalam kondisi Rata-rata IPM Kabupaten/ Kota di NTB yang masih Rendah, Kemiskinan yang masih mendera dan Ketertinggalan di berbagai bidang. Kepala Daerah yang terpilih harus memiliki Kepemimpinan yang Visioner – Kepemimpinan yang bisa melihat gambaran masa depan, cita-cita yang ingin dituju sehingga dengan demikian,dia bisa mengerahkan segala kemampuannya untuk mengarahkan dan memberi makna kepada Rakyat yang dipimpinnya terkait cita-cita daerah yang lebih sejahtera. 

 Menghadapi Perubahan besar, Sangat berbahaya jika kepala daerah hanya mengandalkan Kemapanan banyak Dana yang dimiliki untuk berkampanye dan Banyaknya masa pendukung yang militan yang berada di belakangnya, dituntut kemampuan dan keberanian dari Kepala Daerah terpilih untuk melakukan desain Program Pembangunan melalui langkah-langkah yang Inovatif yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak – Pendidikan, Kesehatan, SDM, UKM, infrastruktur dan yang terpenting untuk mampu mewujudkan itu, harus ada keberanian yang luar biasa dari kepala daerah untuk melakukan Reformasi Birokrasi. 

 Kunci yang utama untuk memperbaiki kondisi suatu bangsa atau daerah adalah dengan Mereformasi Birokrasi. Sehebat apapun Kepala Daerah atau Program kerja yang disusun, tidak akan berarti jika tidak didukung reformasi Birokrasi. Sebab kebijakannya akan cenderung disabotase oleh mereka yang selama ini memperoleh keuntungan dari tidak efisiensinya Birokrasi. Inti dari Reformasi Birokrasi adalah Efisiensi dan Efektifitas dalam penggunaan Anggaran serta pelayanan Publik. Mereformasi Birokrasi berarti memutus Lingkaran Setan atau Mata Rantai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Bagian Birokrasi yang sudah usang dan karatan harus berani di bersihkan, sedangkan bagian yang rusak total harus berani di buang dan diganti dengan yang lebih segar. Sumber Daya Manusia ( SDM ) sebagai subyek yang menggerakkan mesin Birokrasi harus memadai dan Profesional.

 Penempatan para pejabat harus di dasarkan pada Integritas, kompetensi, dan Kapabilitasnya, dan tidak didasarkan pada prinsip bagi-bagi jabatan di antara para pendukung Sang Kepala Daerah yang telah memenangkannya pada Pilkada, Suka atau tidak suka ( Like or Dislike ), dan Faktor kedekatan dengan Penguasa.

 Ia harus sepenuhnya mengabdi kepada misinya menjadi aparatur pemerintah yang Profesional. Sehingga akan tercipta Birokrasi Pemerintahan yang lebih Kompetitif dalam memberikan Pelayanan kepada Publik dan lebih mampu untuk merealisasikan Konsep perubahan dan Inovasi dalam dirinya. Partai Politik yang merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan Proses Rekrutment dan Seleksi terhadap Kepemimpinan di daerah, tidak asal mengusung calon kepala Daerah yang asal Popular, Banyak dana, Banyak Pengikut, dan lain sebagainya. Padahal masyrakat butuh kualitas Pemimpin yang memiliki strategi yang sanggup dalam menjawab kebutuhan Perubahan.

Bagikan Artikel ini