Birokrasi Yang Merampok

Birokrasi Yang Merampok { Ahmad Yani – Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mataram }.

 Kenapa Rakyat NTB belum sejahtera ? Sebuah pertanyaan yang patut kita ajukan bersama, untuk merefleksikan benarkah keberadaan pemerintah telah menjadi pilar menciptakan kesejahteraan dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat, atau sebaliknya, pemerintah penuh dengan Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) yang menjadi akar persoalan kian terpuruknya kehidupan 4,2 juta Rakyat NTB ? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi penulis kira hal yang mendesak yang harus segera dilakukan di NTB adalah Reformasi Birokrasi. 

 Birokrasi sebuah kata yang singkat dan gampang diucapkan, namun tidak mudah di pahami rakyat. Setiap warga negara apapun tanpa terkecuali, akan berhubungan dengan yang namanya Birokrasi. Birokrasi identik dengan sistem pelayanan dan Administrasi. Bagi rakyat kebanyakan, birokrasi adalah tempat yang menjengkelkan, dimana kerapkali perkara yang mudah bisa menhadi sulit, tempat dimana perilaku sogok-menyogok, pemberian suap atau pungutan liar atau pungli bisa dengan mudah terjadi. 

Dipraktekkkan oleh Aparatur pemerintah dari level bawah samapai level atas. Setahu Penulis, Birokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan secara menyeluruh, yang harus mengabdi kepada tujuan dibentuknya pemerintahan itu sendiri. Apa tujuan dibentuknya pemerintahan itu sendiri ? Antara lain untuk memberikan kesejahteraan dan menjamin rasa keadilan bagi Rakyat. Jika tujuan mendasar pemerintahan tersebut gagal dijalankan birokrasi, Maka prahara pemerintahan terjadi. Akibatnya bangsa dan negara terpuruk di segala lini. Keterpurukan sulit diperbaiki, lantaran birokrasi pemerintahan merupakan mesin utama yang menjadi penggerak Roda pembangunan dan pemenuhan segala pelayanan kepada Masyrakat. Birokrasi NTB Bagaimana potret Birokrasi di NTB kini ? Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) secara Nasional menempatkan daerah kita pada level setingkat di atas juru kunci. Level 32 dari 33 Provinsi yang ada. Artinya, NTB termasuk daerah yang Gagal membangun dan memberdayakan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang Unggul dan berkualitas. 

Indikator berhasil tidaknya IPM di sebuah wilayah ditentukan tiga Faktor. Pertama, sejauh mana publik mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. Kedua, sejauh mana kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada Publik. Ketiga, Bagaimana tingkat pendapatan ekonomi masyrakatnya. Jika tiga indikator ini terpuruk, maka akan berimbas kepada rendahnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Pemerintah, boleh saja mengklaim telah melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap tatakerja Birokrasi daerah.

 Begitu pula kampanye Goog Government terus diwacanakan dan didengungkan kepada Aparatur pemerintahan di segala level maupun kepada Publik. Namun kenyataan dilapangan berbicara lain, terlihat jelas menunjukkan arah yang berlawanan. Pengurusan jasa Publik seperti KTP, SIM, ijin Usaha, dan Surat-surat lainnya, masih belum menunjukkan perbaikan yang substantif. Walaupun ada perbaikan, tetapi kecepatannya masih kalah dengan proses pembusukan yang ada di birokrasi tersebut. Dengan kata lain, Penulis setuju jika ada yang menyatakan Reformasi Birokrasi di NTB, hanya berjalan tambal sulam, tidak menyeluruh dan berkelanjutan. Pelayanan yang buruk lahir dari rahim birokrasi yang gagal mengelola dirinya dengan baik. Kondisi birokrasi di NTB bisa begitu parah karena pengaruh ada Empat hal. Pertama, Minimnya bahkan belum adanya Political Will ( Kemauan Politik ) dari pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi dan memperbaiki kinerja mesin birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan Inovatif. 

Birokrasi harus dapat mentransformasikan dirinya dengan sigap sesuai dengan tuntutan perubahan dan meninggalkan birokrasi dengan pola-pola yang lama. Mereformasi Birokrasi berarti memutus lingkaran setan atau mata Rantai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ). Bagian birokrasi yang sudah usang dan karatan harus dibersihkan, sedangkan bagian yang rusak total harus berani di buang dan diganti dengan yang lebih segar. Melihatnya kompleks permasalahan yang ada di tubuh Birokrasi NTB, Penulis harapkan pemerintah daerah berani mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dalam mereformasi birokrasi NTB secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Ini penting agar birokrasi NTB tampil dengan Performa yang lebih Profesionl dan mumpuni. Mampu menjawab tuntutan perubahan zaman. Pemerintah daerah harus memperlihatkan Political Will untuk mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara Simultan dan Komprehensif. Perubahan dalam tubuh birokrasi hanya mungkin dapat berlangsung jika ada kepemimpinan yang Profesional, komitmen, konsisten serta memegang teguh amanah keumatan. Perubahan paradigma berpikir seorang Pemimpin, dari paradigma berpikir untuk dilayani menjadi Paradigma berpikir untuk melayani. Pemerintah daerah, juga mesti mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparatur Birokrasi melalui perbaikan gaji, tunjangan dan Asuransi kesehatan. 

Ini untuk mendorong kinerja para aparatur birokrasi lebih baik. Selanjutnya, tegakkan pula sanksi yang tegas dan berat tanpa pandang bulu kepada aparatur birokrasi dari level terendah hingga level tertinggi yang terbukti memanfaatkan pelayanan birokrasi untuk meraih keuntungan Pribadi, kelompok maupun golongannya. Yang tidak kalah pentingnya, Lakukan penataan tugas pokok dan fungsi organisasi serta sistem manajemen kelembagaan birokrasi secara Profesional, efisien dan efektif. Sehingga birokrasi yang ada lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada Publik dan lebih mampu untuk merealisasikan konsep perubahan serta inovasi dalam dirinya. 

Sumber daya Manusia ( SDM ) sebagai subyek yang menggerakkan mesin birokrasi harus memadai dan Profesional. Penempatan para pejabat harus didasarkan pada Integritas, kapasitas dan kapabilitasnya, dan tidak didasarkan pada kedekatan dengan penguasa yang ada. Ia harus sepenuhnya mengabdi kepada misinya menjadi aparatur pemerintah yang profesioanal. Terakhir, Pemanfaatan teknologi secara tepat guna dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan Publik. Sudah menjadi “Rahasia Umum “ bahwa budaya tatap muka menjdi batu sandungan dalam perbaikan sistem pelayanan publik. 

Maka, pemerintah daerah sudah saatnya memperbanyak penggunaan aplikasi untuk memutus mata rantai korupsi, sogok-menyogok dan suap. Pemanfaatan telematika dan data base informasi ini dapat merekam jejak langkah proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik sentral maupun regional. Wajah baru birokrasi seperti yang penulis uraikan diatas, yang diperlukan NTB untuk memacu dan memicu dayasaing. 

Potret rakyat yang hidup dalam kubangan kemiskinan dan keterbalangkangan. Biaya Pendidikan yang mahal, harga obat dan ongkos dokter yang tidak terjangkau. Sejatinya tidak perlu ada jika birokrasi bekerja dengan efektif. Birokrasi yang efektif tidak akan menenlantarkan rakyatnya. Tidak pula membiarkan hak-hak rakyatnya “ dirampok “ secara sengaja. Birokrasi yang efektif mempermudah akses, memberi ruang Partisipasi dan menjadikan rakyatnya sebagai mitra kerja, bukan sebagai korban apalagi tumbal.

Bagikan Artikel ini