Pemerintah Didorong Buka Boorder Internasional Flight

 

MATARAM—DPD RI mendorong dan desak pemerintah pusat agar segera membuka Boorder Internasional Flight di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (Bizam).

Dengan dibukanya boorder internasional flight, hal ini tentunya sebagai efisiensi untuk meningkatkan layanan publik dan guna menarik minat wisatawan mancanegara.

Hal itu menjadi salah satu hasil serapan aspirasi yang disampaikan kepada DPD RI.

“ Guna mempermudah wisatawan/penonton mancanegara kami berharap pemerintah membuka boorder internasional flight di Bandara Bizam,” kata Anggota DPD RI dapil NTB Achmad Sukisman Azmy.

Diungkapkan, Dunia pariwisata di Pulau Lombok memang semakin mendapat perhatian khusus dari para wisatawan lokal maupun mancanegara.

NTB sebagai sejak resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP, kunjungan wisawatan lokal dan mancanegara semakin meningkat, hal ini dikarenakan diawal tahun 2022 berbagai event internasional dilaksanakan di NTB, dan sudah masuk kalender of event 2022. Salah satunya yakni event Moto GP Mandalika akan digelar tanggal 20 Maret 2022 mendatang.

Dengan ada even-even internasional tersebut, tentu akan menjadi wajah Indonesia ditingkat internasional. Sehingga ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat baik untuk sarana penunjang dan kesiapan yang ada di dekat sirkuit Mandalika.

“ Sehingga kita dorong pemerintah pusat agar segera membuka boorder internasional flight,” ucapnya.

Penghijauan di dekat sirkuit harus juga menjadi prioritas bersama, pihaknya berharap melalui Kementerian Pertanian dan Perkebunan untuk memprogramkan 1 juta pohon di sirkuit Mandalika, selain untuk keindahan juga diharapkan sebagai tempat resapan air.

Selain itu, Pelaksanaan even-even internasional di Sirkuit Mandalika harus tetap didampingi dan dalam pengawasan  ketat satgas Covid terlebih dengan adanya varian baru Omicron tersebut.

Pihaknya juga mendorong ada Polres di kawasan Mandalika serta tambahan pasukan dan alitsista.

“ Ini harus menjadi atensi serius dari pemerintah pusat,” terangnya.

DPD RI juga menyoroti sering kali ada kelangkaan pupuk. Hal itu berakibat banyaknya petani yang sampai mencari pupuk di kecamatan yang lain berakibat pada harga yang melonjak sampai 100 persen, hingga terjadi pula beberapa petani yang dikemudian ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan mengambil jatah pupuk di wilayah lainnya.

Hal ini, lanjut dia, seharusnya tidak terjadi apabila ketersediaan pupuk dengan kebutuhan petani tercukupi.

Sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah memperbaiki regulasi terkait pendistribusian pupuk terutama pupuk bersubsidi bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara daerah satu dengan daerah lain yang memiliki masa tanam yang berbeda.

“ Pemerintah juga harus menentukan standar harga untuk pupuk non-subsidi, dan harus tegas dalam menindak oknum yang menjual pupuk diatas harga tertinggi yang telah ditentukan pemerintah.

Pemerintah juga didorong pro aktif terhadap keberadaan UMKM yang ada di daerah pelosok.

Pasalnya, kondisi para pelaku UMKM di pelosok memprihatinkan. Bukan hanya masalah permodalan melainkan pemasaran harus menjadi titik tekannya.

Banyak sekali hasil-hasil pelaku UMKM harus dijual ke daerah lain dan direbranding menjadi produk daerah lain. Sehingga harus ada tindakan nyata dari pemerintah seperti membangun pusat pengemasan dan pemasaran hasil produk UMKM di kabupaten kota bahkan di kecamatan.

“ Kita harapkan juga pemanfataan dana Desa bisa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa bukan perintah pusat saat pandemi Covid ini,” pungkasnya.**

f- Anggota DPD RI dapil NTB Achmad Sukisman menyampaikan hasil serapan diperoleh DPD RI dalam sidang paripurna DPD RI

Bagikan Artikel ini